Buton, Penaaktual.id – Dalam upaya meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dengan BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) jalin kolaborasi serta komitmen dalam mendukung implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Kepala BPKP Perwakilan Sultra, Harry Sowo menyampaikan pentingnya komitmen dan dukungan implementasi SPIP dalam upaya perbaikan manajemen pemerintahan daerah, khususnya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
BPKP siap hadir untuk bisa memberikan kemanfaatan bagi pemerintah daerah.
Harry mengatakan rapat pembinaan SPIP terintegrasi ini merupakan langkah strategis untuk mendukung pengelolaan sektor perikanan yang lebih baik di Kabupaten Buton.
Menurutnya, sebagai daerah yang memiliki potensi besar di sektor perikanan, implementasi SPIP yang terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan serta mengurangi resiko penyimpangan dalam pelaksanaan program.
”Pentingnya sinergi antara Pemda dan BPKP dalam penerapan SPIP. Saya harap kegiatan ini dapat memberi manfaat nyata bagi pengelolaan sektor perikanan di Buton serta menjadi contoh bagi daerah lain di Sultra,” ungkapnya.
Di tempat yang sama Pj. Bupati Buton, La Haruna mengapresiasi juga menyambut baik kehadiran Kepala Perwakilan BPKP Sultra pada rapat pembinaan SPIP terintegrasi untuk mendukung pengelolaan sektor perikanan di Buton.
Dirinya berharap BPKP memberikan pendampingan dan pembinaan dalam penguatan manajemen resiko, tata kelola dan pengendalian intern pemerintah Kabupaten Buton. Menekankan pentingnya kolaborasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan,” ungkapnya pada rapat pembinaan kontekstual SPIP terintegrasi sektor pertanian, di Aula Kantor Bupati Buton, Jum’at, 15 November 2024.
“Selamat datang, Bapak Kepala Perwakilan BPKP Sultra, di Kabupaten Buton. Semoga kehadiran Bapak dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Buton,” ucapnya.
Sebelum menutup sambutan Pj. Bupati Buton La HarunaIa menekankan pentingnya kolaborasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.(Adm/Adv/M2).
