Buton, Penaaktual.id – Upaya memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat terus diperkuat. Kelompok Masyarakat Pengawas (PAAP) Barakati Lasalimu Lestari menerima bantuan dua unit bodi perahu beserta sejumlah perlengkapan pendukung untuk menunjang patroli dan pengawasan di wilayah perairan tangkap nelayan.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis dalam kegiatan sosialisasi peraturan penangkapan ikan yang digelar di Aula Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kamaru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, Selasa (7/7/2026).
Bantuan tersebut diserahkan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buton, Rasmin Rahman, S.Pi., M.MA., kepada Ketua Kelompok PAAP Barakati Lasalimu Lestari, La Ode Darwin. Selain dua unit bodi perahu, kelompok juga menerima berbagai perlengkapan pendukung seperti jaket pelampung (life jacket), teropong, dan peralatan pengawasan lainnya.
Dalam sambutannya, Rasmin Rahman menegaskan bahwa bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan pengawasan perairan di wilayah tangkap nelayan.
Ia menjelaskan, perahu bantuan juga dapat digunakan untuk kegiatan lain yang disepakati bersama sesuai standar operasional prosedur (SOP), termasuk aktivitas penangkapan ikan yang sah guna membantu memenuhi biaya operasional kelompok. Namun, ia mengingatkan agar sarana tersebut tidak disalahgunakan untuk praktik penangkapan ikan ilegal maupun kegiatan yang merusak ekosistem laut, seperti perusakan terumbu karang.
“Kami berharap bantuan ini benar-benar dimanfaatkan untuk menjaga sumber daya perikanan agar tetap lestari dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Komandan Pangkalan TNI AL (Lanal) Baubau, Kapten Marinir Catur Suryo M., S.Sos., M.H., menjelaskan bahwa pengamanan dan pengawasan wilayah laut merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan tiga institusi, yakni TNI AL, Polri melalui Polairud, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menurutnya, ketiga instansi tersebut memiliki kewenangan melakukan penindakan dan penyidikan terhadap pelaku illegal fishing di perairan Indonesia.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan Kelompok PAAP dalam menjaga wilayah perairan sangat bergantung pada komitmen masyarakat sendiri.
“PAAP lahir dari masyarakat. Karena itu, jika masyarakat ikut menjaga laut, pengawasan akan berjalan efektif. Namun jika justru masyarakat menjadi pelaku illegal fishing, maka memutus mata rantai pelanggaran akan menjadi tantangan yang berat,” katanya.
Kapten Catur menambahkan, TNI AL melalui fungsi pembinaan potensi maritim yang kini berada di bawah Pasiter Teritorial siap memberikan pendampingan kepada kelompok masyarakat dalam melaksanakan pengawasan di wilayah pesisir.
Pada kesempatan yang sama, Senior Associate Fisheries Rare Indonesia, Haris Setiawan, menyampaikan bahwa Rare Indonesia bersama Dinas Perikanan Kabupaten Buton akan terus mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan melalui penguatan sarana dan prasarana pengawasan berbasis masyarakat.
Menurutnya, program tersebut bertujuan mendorong masyarakat tidak hanya memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara bijak, tetapi juga berperan aktif dalam pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2025.
Sementara itu, konsultan sekaligus kontraktor pelaksana lapangan, La Ode Muh. Yasir, S.Si., berharap seluruh aset yang diterima dapat dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan secara optimal sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pengawasan kelautan dan perikanan di Kecamatan Lasalimu.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya serta meningkatkan sosialisasi regulasi perikanan agar masyarakat semakin memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buton Rasmin Rahman, Komandan Lanal Baubau Kapten Marinir Catur Suryo M., S.Sos., M.H., Sekretaris Camat Lasalimu Endang Bose, S.Pd., Kepala KKP Pasarwajo Muhtar Pranoto, S.Pi., perwakilan Polairud Pasarwajo, serta sejumlah pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan.(Adm/Jaka).
